Ini Komitmen Mentan Amran Berdayakan Petani
By Admin
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman Bersama Petani
nusakini.com - Pemerintah RI melalui Kementerian Pertanian (Kementan) kembali menunjukkan komitmennya untuk memberdayakan petani dalam meningkatkan produksi padi, jagung dan kedelai (Pajale) di seluruh Indonesia, dan khusus jagung sebagai pangan alternatif non beras sekaligus sebagai pakan ternak, Kementan menggandeng 29 provinsi penghasil jagung dan Gabungan Perusahaan Makanan Ternak (GPMT) untuk mewujudkan pola kemitraan antara petani jagung dengan industri pakan ternak.
Komitmen Kementan di bawah kepemimpinan Menteri Andi Amran Sulaiman untuk memberdayakan petani jagung diwujudkan dengan menaikkan alokasi anggaran jagung hingga Rp2,1 triliun pada 2016, setelah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan produksi jagung sejak 2015 antara lain perluasan areal tanam 1 juta hektar, bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) untuk pra dan pasca panen jagung, integrasi jagung di lahan perkebunan dan hutan, kebijakan harga pembelian pemerintah (HPP) yang dipatok Rp3.150 per kg dengan kadar air (rendemen) 15% dan pengendalian impor jagung.
“Menteri Pertanian sayang dengan petani (jagung). Langkah ini untuk sinergi agar petani untung, pengusaha pakan ternak bisa tenang. Tidak ada lagi yang meminta rekomendasi impor jagung,” kata Mentan Andi Amran Sulaiman di Jakarta usai menjadi saksi penandatanganan nota kesepahaman (MoU) 29 kepala dinas pertanian dengan pimpinan GPMT pada Senin (19/9/2016).
Menurutnya, Kementan berupaya terus mendorong terjadinya sinergi berkelanjutan untuk produksi jagung sebagai pakan ternak, langkah ini juga untuk mengantisipasi panjangnya rantai pasok, karena selama ini sebagian besar atau hampir 86% hasil produksi jagung petani masih dijual kepada pedagang.
Akibatnya, profit marjin yang dinikmati 20,3 juta petani di seluruh Indonesia hanya berkisar Rp23 triliun, yang berbanding terbalik dengan profit marjin yang dinikmati oleh 1.700 middleman hingga Rp41,3 triliun sehingga pemerintah melakukan intervensi untuk mengatasi tata niaga jagung yang selama ini dirasakan jomplang bagi petani.
Mentan mengakui harus menempuh kebijakan untuk membangun pola kemitraan permanen antara petani jagung dengan industri pakan ternak di bawah koordinasi dinas pertanian di 29 provinsi.
Langkah tersebut ditindaklanjuti dengan kebijakan jangka menengah dan jangka panjang untuk mendorong investasi pada lahan hutan seluas 500.000 hektar dan lahan milik Perum Perhutani seluas 265.000 hektar, diikuti kemudahan bagi industri pakan ternak untuk membangun agribisnis jagung skala luas (corn estate).
Pola kemitraan ditandai dengan penandatanganan MoU antara GPMT dengan 29 kepala dinas pertanian yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama (PKS) para pihak dan berlaku sampai dengan Oktober 2019.
Atasi Kesulitan Petani Blitar
Komitmen Mentan untuk meningkatkan produksi jagung dibuktikannya saat kunjungan kerja di Kabupaten Blitar, Provinsi Jawa Timur pada awal Februari 2016 yang turun langsung ke lapangan untuk mengatasi kesulitan yang dialami petani dan peternak di kabupaten tersebut.
“Saya didemo oleh petani dan peternak di Blitar, mereka bilang turunkan Mentan….turunkan Mentan…. saya dapat informasi ketika menumpang helikopter TNI AD di Jawa Timur dan saya minta Pangdam untuk mendaratkan helikopter di Blitar. Nah sekarang saya sudah turun… turun langsung dari helikopter bersama Pangdam Brawijaya,” kata Mentan saat memberi sambutannya saat itu.
Di hadapan petani dan peternak Blitar, Mentan Amran Sulaiman menegaskan bahwa harga jagung di tingkat petani maupun peternak tidak boleh dipermainkan oleh siapa pun. “Saya bela kalian semua … saya menyayangi petani dan peternak,” katanya.
Ke depan, lanjut Mentan saat di Blitar, pihaknya akan membuat solusi nasional jangka pendek dengan menjaga harga di tingkat peternak yakni Rp4.000 per kg dan Rp3.200 di tingkat petani.
“Keduanya harus untung. Harga jagung di tingkat peternak tidak boleh lebih dari Rp4.000 per kilogram di seluruh Indonesia,” kata Amran Sulaiman yang disambut gembira oleh petani dan peternak di Blitar.
Peduli Petani Jagung di NTB
Kepedulian pemerintah pada kepentingan petani jagung sebelumnya dibuktikan oleh Presiden RI Joko Widodo didampingi Mentan Amran Sulaiman menghadiri panen jagung di Desa Kampasi Meci, Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 11 April 2015.
“Anda semua tahu kenapa saya berada di sini, karena saya mendapat laporan bahwa harga jagung turun. Pasti itu kan yang mau ditanyakan,” kata Presiden Jokowi pada awal sambutannya di depan ribuan petani jagung di Dompu, NTB yang diterpa kesulitan lantaran harga jagung melorot ke hingga Rp1.800 per kg untuk jagung pipilan basah yang baru dipanen dan jagung pipilan kering Rp2.400 per kg.
Presiden Jokowi setelah mendapat penjelasan dari Mentan, kemudian menetapkan bahwa HPP untuk jagung basah pipilan atau baru panen Rp2.000 per kg dan jagung pipilan kering Rp2.700 per kg.
“Tapi ingat, HPP ini bukan berarti harus segitu, bisa jadi lebih tinggi Rp50 atau bisa lebih rendah Rp50 per kilonya. Karena sudah diputuskan, nanti nagihnya jangan ke saya lagi, tapi ke bapak menteri pertanian ya,” kata Presiden Jokowi.
Mentan pun menambahkan akan segera melaksanakan arahan Presiden Jokowi setibanya di Jakarta, dan mengaku sudah berkoordinasi dengan Bulog, DPR dan DPD terkait harga jagung di NTB.
“Mulai saat ini para petani jagung sudah tidak perlu khawatir lagi, karena solusinya sudah diputuskan hanya dalam waktu lima menit oleh Presiden Jokowi, langsung di lapangan. Tidak perlu lama-lama, inilah keputusan tercepat untuk petani jagung sepanjang sejarah Indonesia,” kata Mentan.
Kepedulian dan komitmen Mentan terhadap petani yang berlanjut hingga MoU antara industri pakan ternak dan 29 kepala dinas pertanian provinsi yang merupakan kebijakan untuk membangun pola kemitraan permanen antara petani jagung dengan industri pakan ternak.
Selain itu, pemerintah juga akan terus mendorong peningkatan produksi jagung sehingga dapat mengendalikan impor serta mendorong ekspor untuk kesejahteraan petani.(p/mk)